Badan Permusyawaratan Desa

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraaan pemerintahan desa. BPD bisa dianggap sebagai “parlemen” desa. BPD itu sendiri menjadi lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.
Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasar dar keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Perlu kalian ketahui, anggota dari BPD itu sendiri terdiri atas Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat yang lain.
Sementara itu, masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 (enam) tahun serta bisa diangkat atau bisa diusulkan lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang akan datang.
Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan, sebagai Kepala Desa serta Perangkat Desa.
Untuk Ketua BPD itu sendiri, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung pada Rapat BPD yang telah diadakan secara khusus.
BPD ini sendiri mempunyai fungsi dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
Adapula, wewenang dari BPD, antara lain :
  • Membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
  • Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan serta menyalurkan berbagai bentuk aspirasi masyarakat.
Untuk penggunaan nama atau istilah dari BPD itu sendiri tidak harus sama atau seragam di seluruh desa yang ada di Indonesia. BPD bisa disebut dengan nama lain.
Facebook Comments